Lingkar Keadilan, BANYUMAS - Partai Gerindra, Demokrat, PKS, Golkar, PKB, Nasdem dan PAN Kabupaten Banyumas menyatakan sepakat mendukung dilakukannya evaluasi Perbup Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Hak Keungan ketua DPRD, Wakil dan anggota.
Seperti diketahui, Perbup tersebut menjadi polemik dan kontroversial di tengah masyarakat baik dari kalangan akademisi, advokat, mahasiswa dan berbagai elemem masyarakat lainnya.
Pasalnya, hak keuangan DPRD Banyumas seperti tunjangan perumahan dan transportasi serta tunjangan lainnya yang nilainya mencapai puluhan juta rupaih perbulannya dianggap tidak etis dan cacat hukum.
Karenanya, melihat kondisi politik yang berkembang, ketujuh fraksi gabungan itu mengambil sikap:
1. Mendukung evaluasi Peraturan Bupati.
2. Terbuka pada aspirasi publik dan taat aturan.
3. Tingkatkan kinerja dan awasi kebijakan publik.
4. Reformasi birokrasi dan pemerintahan bersih.
5. Permohonan maaf kepada publik.
“Kami gabungan fraksi di DPRD Banyumas, dengan tegas menyatakan mendukung evaluasi Perbup Nomor 9 Tahun 2024 yang mengatur tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan serta anggota DPRD. Evaluasi ini adalah wujud nyata keberpihakan kami pada masyarakat”, jelas, “jelas Iwan Supriyanto, melalui rilisnya yang dikirim ke sejumlah wartawan.
Sementara, dari ketua Fraksi Gerindra, Budiyono, menyampaikan melalui momentum ini, partai Gerindra dan gabungan partai lainnya mengajak semua elemen masyarakat ikut berpartisipasi dan melalukan pengawasan secara komprehensif terhadap eksekutif dan legislatif.
Agar pemerintahan di Banyumas berjalan sesuai rule, mengedepankan empati dan berorientasi pada pemerintahan yang bersih.
Selain itu, gabungan fraksi di DPRD Banyumas sadar betul akan kekurangan dalam melayani masyarakat.
“Oleh karena itu, setelah adanya komitmen bersama kami gabungan fraksi menyampaikan permohonan maaf dari lubuk hati paling dalam, sekaligus mohon doa dan dukungan selalu agar kami diberi kekuatan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Banyumas, “ungkap Budiyono.
Posting Komentar