Peristiwa pencabutan kartu identitas liputan Istana terhadap jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, usai mengajukan pertanyaan tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) patut menjadi perhatian serius.
Pertanyaan yang diajukan jelas berada dalam koridor kerja jurnalistik: relevan, berbasis kepentingan publik, dan dijawab secara terbuka oleh Presiden Prabowo Subianto. Maka, langkah administratif berupa penarikan ID liputan justru menimbulkan kesan bahwa kritik dan pertanyaan kritis tidak mendapat ruang yang semestinya.
Dalam demokrasi, pers bukan sekadar pelengkap, melainkan pilar utama. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 menegaskan kemerdekaan pers dan melarang segala bentuk penghalangan kerja jurnalistik. Tindakan yang berpotensi membatasi akses wartawan di lingkungan istana dapat dimaknai sebagai pembatasan hak publik atas informasi.
Redaksi menilai, Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden perlu memberikan klarifikasi terbuka, agar kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah pada demokrasi dan kebebasan pers tetap terjaga.
Kebebasan bertanya adalah kebebasan warga negara. Menutup ruang itu sama saja dengan menutup mata terhadap kepentingan rakyat.
Posting Komentar