Lingkar keadilan, PURWOKERTO – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto mencatat kinerja sektor jasa keuangan di wilayah Banyumas Raya (Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara) tetap stabil hingga akhir tahun 2025. Penyaluran kredit Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah di wilayah ini secara konsisten terkonsentrasi pada segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Kepala Kantor OJK Purwokerto, Haramain Billady, mengungkapkan bahwa porsi kredit/pembiayaan BPR/S kepada UMKM mencapai 60% dari total penyaluran kredit. Dari sisi penggunaan, kredit produktif khususnya kredit modal kerja mendominasi dengan pangsa sebesar 54%.
"Penyaluran kredit tersebut tersebar di sejumlah sektor strategis, dengan porsi terbesar pada kategori bukan lapangan usaha, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor konstruksi," ujar Haramain dalam keterangannya di Purwokerto, Sabtu (20/2).
Kinerja Perbankan dan Tantangan Struktural
Hingga Desember 2025, kinerja perbankan di Banyumas Raya secara agregat menunjukkan pertumbuhan positif. Aset perbankan tumbuh 3,67% (yoy) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 4,31% (yoy). Meski demikian, penyaluran kredit secara umum tercatat relatif stabil dengan kontraksi tipis sebesar 0,04% (yoy).
Khusus untuk industri BPR/S, terdapat dinamika pada kualitas aset. Rasio Non-Performing Loan (NPL) tercatat sebesar 21,97%. Haramain menjelaskan bahwa angka ini merupakan dampak dari proses normalisasi kredit pasca-berakhirnya kebijakan restrukturisasi COVID-19.
Pertumbuhan Signifikan di Pasar Modal dan IKNB
Di sisi lain, pasar modal di Banyumas Raya menunjukkan gairah yang luar biasa. Jumlah investor saham tumbuh sebesar 38,20% (yoy), sementara investor reksa dana naik 35,87% (yoy). Kenaikan nilai transaksi tercatat sangat signifikan, yakni mencapai Rp2,073 triliun atau melonjak 98,38% dibandingkan periode sebelumnya.
Pada sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB):
Lembaga Keuangan Mikro (LKM): Mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 5,72% dan penyaluran kredit yang melesat 18,34% (yoy).
Perusahaan Pembiayaan: Total pembiayaan mencapai Rp4,138 triliun, didominasi sektor perdagangan dan otomotif (21%).
Komitmen Pengawasan
Menutup keterangannya, OJK menegaskan akan terus memperkuat fungsi pengawasan dan membangun sinergi yang lebih erat dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait. Langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas sektor jasa keuangan tetap kokoh sekaligus mendorong perluasan pembiayaan produktif bagi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
