Berdasarkan data awal dari Dapodik, tercatat sekitar 15.000 anak terdeteksi tidak sekolah di Kabupaten Banyumas. Saat ini, Dinas Pendidikan tengah melakukan verifikasi faktual secara masif di tingkat lapangan untuk memastikan akurasi data tersebut agar penanganan tepat sasaran.
Amrin Ma'ruf mengungkapkan adanya perbedaan signifikan antara data administratif dan kondisi riil di lapangan setelah dilakukan validasi. Sebagai contoh, di Kecamatan Tambak, dari data awal 400 anak, setelah diverifikasi hanya ditemukan 170 anak yang benar-benar masuk kategori ATS.
"Selisih data tersebut dipengaruhi oleh faktor perpindahan penduduk, anak yang sudah lulus namun belum terupdate di sistem, atau anak yang telah pindah ke luar daerah", ungkapnys.
Amrin menjelaskan bahwa faktor ekonomi dan geografis menjadi hambatan utama anak-anak di Banyumas putus sekolah. Banyak anak yang harus membantu orang tua bekerja di sawah, seperti mencari rumput atau mencangkul, serta terkendala jarak sekolah yang cukup jauh dari tempat tinggal.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Disdik Banyumas menerapkan strategi "Jemput Bola":
Optimalisasi PKBM: Menggandeng Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah untuk menyediakan titik belajar di setiap kecamatan.
Fleksibilitas Belajar: Para tutor dan guru akan mendatangi lokasi anak-anak agar mereka tetap bisa belajar tanpa harus mengorbankan waktu membantu keluarga.
Bagi lulusan program kesetaraan (Paket C) yang ingin melanjutkan, tersedia jalur beasiswa ke perguruan tinggi mitra seperti Unsoed, UIN, dan UNU.
"Prinsipnya adalah setiap anak harus punya ijazah. Meskipun mereka belajar melalui homeschooling atau kelas jarak jauh, yang penting mereka masuk ke dalam sistem pendidikan dan bisa lulus," ujar Amrin Ma'ruf.
Melalui program "Pasti Sekolah" ini, Pemerintah Kabupaten Banyumas optimis dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan menekan angka putus sekolah secara signifikan.
Posting Komentar