Lingkar keadilan, PURWOKERTO – Hendi Aliansyah, Direktur Utama PT Mahagra Adhi Karya, secara resmi melayangkan surat permohonan perlindungan kepada Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Langkah berani ini diambil untuk menyelesaikan benang kusut utang pajak proyek tahun 2016 yang menyeret nama mantan Bupati Kebumen, MYF.
Melalui kuasa hukumnya, H. Djoko Susanto, SH, Hendi mengungkapkan bahwa dirinya merasa terjepit dalam pusaran beban finansial yang bukan merupakan tanggung jawabnya.
Duduk Perkara: "Pinjam Bendera" yang Berujung Nestapa
Persoalan ini bermula satu dekade lalu, tepatnya pada tahun anggaran 2016. Saat itu, PT Tradha meminjam badan usaha milik Hendi (PT Mahagra Adhi Karya) untuk menjalankan sebuah proyek. Namun, setelah proyek usai, muncul "bom waktu" berupa kewajiban pajak yang tidak kunjung dilunasi.
"Klien kami, sebagai pengusaha kecil, harus menanggung beban utang pajak yang sangat besar. Padahal secara finansial, ia tidak menerima kompensasi dari proyek tersebut," ujar Djoko Susanto saat memberikan keterangan di Purwokerto, Jumat malam (6/3/2026).
Kondisi ini membuat perusahaan Hendi lumpuh. Restitusi pajak yang seharusnya menjadi hak perusahaannya justru hangus karena dipotong otomatis untuk menutupi kompensasi utang pajak yang belum dibayar.
Somasi Tak Digubris, Nama Eks Bupati Terseret
Djoko menegaskan bahwa pihaknya meyakini MYF adalah sosok beneficial owner (pemilik manfaat) dari PT Tradha yang memiliki wewenang penuh untuk melunasi utang pajak tersebut. Angkanya pun fantastis bagi pengusaha kecil, yakni mencapai Rp575.156.200.
Upaya persuasif sebenarnya telah dilakukan. Pihak Hendi tercatat sudah melayangkan somasi sebanyak dua kali: 12 Februari 2026 dan
26 Februari 2026.
"Namun hingga kini, tidak ada respons apalagi penyelesaian. Selama lebih dari tujuh tahun, klien kami kehilangan pekerjaan dan perusahaannya hancur," tambah Djoko.
Surat Terbuka untuk Para Petinggi Negeri
Langkah menyurati Surya Paloh dianggap sebagai jalan terakhir untuk mencari keadilan politik dan moral, mengingat posisi MYF yang terafiliasi secara politik. Tak main-main, surat permohonan perlindungan ini juga ditembuskan kepada sederet petinggi negara, mulai dari:
Presiden Republik Indonesia
Kapolri dan Ketua KPK
Gubernur Jawa Tengah
Mahkamah Partai NasDem
Kini, bola panas ada di tangan para pengambil kebijakan. Hendi dan kuasa hukumnya berharap ada perhatian khusus agar beban pajak ratusan juta rupiah tersebut dikembalikan kepada pihak yang seharusnya bertanggung jawab, sehingga PT Mahagra Adhi Karya bisa kembali bernapas.
Posting Komentar