Lingkar keadilan, BANYUMAS - , Aktivitas penambangan galian C di lereng tenang Gunung Slamet, tepatnya di Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang makin meresahkan
menjadi sorotan publik nasional. Bukan sekadar penolakan biasa, tetapi jeritan keresahan dari masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam dan kini merasa masa depannya terancam.
Penambangan pasir hitam atau pasir Blembeng yang berlangsung di ketinggian sekitar 700–800 meter di atas permukaan laut memicu ketakutan warga. Kawasan yang berdiri di atas kemiringan curam itu dianggap terlalu rentan sedikit intervensi manusia dapat mengubahnya menjadi sumber malapetaka.
“Jika hutan atas rusak, banjir bandang tinggal menunggu waktu. Longsor bisa datang kapan saja,” ungkap seorang warga yang rumahnya berada di jalur aliran sungai kecil dari perbukitan.
Aktivitas tambang yang terus berjalan dinilai bukan hanya menggerus tanah, tetapi juga mengikis rasa aman masyarakat. Di tengah cuaca ekstrem yang makin tak menentu, masyarakat semakin kekhawatiran.
Warga berharap hentikan tambang, selamatkan lereng Slamet. Bagi mereka, tanah, air, dan hutan bukan sekadar sumber daya melainkan warisan hidup yang harus tetap utuh untuk generasi berikutnya.
Protes bukan hanya tentang ekologi, tetapi tentang kemanusiaan. Tentang hak warga desa untuk tak hidup dalam bayang-bayang bencana.
Protes ini menggugah respons politik. Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Banyumas mendorong pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap status Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan hutan tersebut.
Ada dugaan kuat bahwa aktivitas tambang berjalan tanpa izin lengkap atau melanggar ketentuan lingkungan. Namun, kepastian status perizinan masih dalam proses pendalaman.
Langkah audit ini dianggap penting untuk memastikan bahwa tak ada celah hukum yang membiarkan tambang ilegal merusak kawasan lindung.
Bayang-Bayang Tragedi 2023
Isu tambang ilegal bukan cerita baru di Banyumas. Ingatan publik masih segar pada tragedi 2023 di Desa Pancurendang, Ajibarang, ketika delapan penambang emas ilegal terjebak dan meninggal dunia. Peristiwa pilu itu memaksa pemerintah menutup puluhan lokasi tambang ilegal lain di wilayah Banyumas.
Tragedi tersebut kini menjadi peringatan kelam bahwa kelalaian dalam pengawasan bisa berujung nyawa melayang. Masyarakat Gandatapa tak ingin sejarah kelam itu terulang kali ini dengan korban yang mungkin jauh lebih banyak.
Di Persimpangan: Kepentingan Ekonomi vs Keselamatan Warga
Viralnya protes Gandatapa pada dasarnya menyoroti dilema klasik: antara keuntungan ekonomi jangka pendek yang dijanjikan tambang dan risiko ekologis jangka panjang yang dapat menghancurkan kehidupan warga.
Lereng Gunung Slamet bukan hanya kawasan sumber daya alam, melainkan juga benteng ekologis bagi ribuan penduduk di bawahnya.
Warga, aktivis lingkungan, hingga sejumlah anggota DPRD kini bersuara senada: pemerintah harus hadir lebih tegas. Tidak cukup hanya meninjau, tetapi memastikan segala aktivitas tambang yang melanggar aturan dihentikan secara permanen.
Di tengah gejolak ini, satu pesan kemanusiaan bergema dari Gandatapa: keselamatan warga bukanlah opsi, tetapi kewajiban. Dan menjaga alam adalah cara paling manusiawi untuk menjaga kehidupan itu sendiri.
Posting Komentar