Lingkar keadilan, BANYUMAS - Sudah dua minggu lebih berkas asuransi dan Taspen diserahkan, tapi hingga kini belum ada konfirmasi kepastian.
“Sudah clear seharusnya. Kalau kata mekanisme seminggu, ini sudah dua minggu lewat. Tapi tidak ada kabar apa pun,” keluh keluarga Suparmi, janda almarhum PNS bernama Pantoko yang meninggal pada 24 Oktober 2025 lalu.
Gaji almarhum pun tertahan, sementara nominal hak asuransi dan Taspen tak pernah diinformasikan.
"Kami tidak tahu jumlahnya berapa, mekanismenya bagaimana. Semuanya gelap. Yang kami butuh hanya kejelasan," ujar Kristiawan putra Pantoko.
Kondisi ini diperparah karena keluarga mengaku tidak pernah dihubungi oleh pihak terkait.
Bahkan pertanyaan sederhana soal kekurangan berkas pun tak pernah disampaikan.
"Kalau kurang kan mestinya ditelepon, tapi ini diam saja,"katanya.
Kuasa hukum keluarga, Djoko Susanto dari Klinik Hukum Peradi SAI Purwokerto, menegaskan persoalan ini tak bisa dibiarkan.
Ia membeberkan fakta bahwa Bu Suparmi hanya menagih hak suaminya bukan meminta yang bukan-bukan.
"Beliau bukan mengemis. Taspen itu uang sendiri, tabungan pensiun. Begitu surat kematian masuk, harusnya otomatis diproses. Tidak ada alasan untuk menunda,"kata Djoko tegas.
Menurutnya, aturan administrasi maksimal 14 hari, bahkan ada yang menyebut cukup 7 hari. Namun hingga hari ke-15, sepeser pun belum diterima.
Djoko memastikan pihaknya akan mengambil langkah hukum.
"Hari ini kita minta klarifikasi resmi ke PT Taspen Purwokerto. Kalau dalam 1×24 jam tidak ada jawaban, kami akan kirim somasi,"ujar Djoko.
Ia menegaskan, persoalan ini bukan sekadar administrasi. "Ada ibu yang kehilangan suami, hidup sendiri, dan hak-haknya tertunda. Itu manusiawi kalau dia meminta kepastian,"tambahnya.
Kasus ini kini jadi sorotan. Keluarga berharap Taspen dan pihak terkait bergerak cepat, karena tertundanya hak pensiun dan asuransi berarti tertundanya nafkah seorang janda yang seharusnya dilindungi negara.
Posting Komentar