lingkarkeadilan.com, PURWOKERTO - Kasus pelik yang menyeret nama seorang pejabat tinggi kembali mencuat ke publik.
Advokat senior Djoko Susanto, S.H., secara resmi membeberkan dugaan penelantaran dan pemaksaan aborsi yang dialami oleh kliennya, seorang wanita berinisial SAS, asal Tasikmalaya yang berdomisili di Jakarta.
Djoko mengungkapkan bahwa kliennya memiliki hubungan asmara dengan seorang pria berinisial DY yang disebut-sebut merupakan warga Nusa Tenggara Barat (NTB) sekaligus anak dari seorang petinggi partai politik yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur.
Hubungan antara SAS dan DY dikabarkan telah terjalin sejak masa kuliah pada tahun 2017 dan sempat mengalami pasang surut (on-off). Namun, situasi memanas ketika Sana diketahui tengah mengandung anak dari hubungan tersebut, dengan usia kandungan yang kini telah memasuki bulan keempat.
Alih-alih bertanggung jawab secara jantan, pihak pria diduga sempat mendesak kliennya untuk menggugurkan kandungan (aborsi) melalui salah satu dokter di wilayah Jakarta.
"Rekamannya semua lengkap ada, siapa yang menyuruh melakukan aborsi, kemudian tindakan apa yang dilakukan oleh pihak dokter, kita semua datanya lengkap, termasuk hasil USG klien kami yang sudah berbadan dua," ujar Djoko Susanto, S.H. Sabtu, (14/11/2026) di Purwokerto.
Janji Nikah yang Diingkari
SAS sendiri mengaku sempat menolak keras permintaan aborsi tersebut. Pihak keluarga pria sempat berjanji akan bertanggung jawab menikahi korban serta menghadap langsung kepada orang tua SAS dalam kurun waktu 3 hingga 4 hari.
Namun, janji tersebut tinggal janji.
Setelah kesepakatan dibuat dan waktu yang dijanjikan terlewati, DY justru menghilang, memutus komunikasi, dan tidak kunjung menepati iktikad baiknya. "Saya butuh pertanggungjawaban, karena bagaimanapun kan ini dilakukan oleh saya dan dia", ungkap SAS.
Ancaman Somasi dan Desakan Keadilan
Merasa dirugikan secara psikis maupun moril, pihak keluarga dan kuasa hukum melayangkan ultimatum tegas kepada DY.
"Kami selaku kuasa hukum meminta pertanggungjawaban dalam jangka waktu 3 kali 24 jam setelah pemberitahuan ini. Silakan menggunakan hak jawab, atau setelah menerima surat somasi nanti, Anda bisa mempertimbangkan apa yang menjadi keinginan klien kami," tegas Djoko.
Tidak hanya itu, pihak korban juga mendesak Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) untuk turun tangan mengawal kasus ini agar kejadian serupa tidak kembali menimpa perempuan-perempuan lain di Indonesia.
