lingkarkeadilan.com | PURWOKERTO - Momen Hari Pahlawan, Selasa 10 November 2026, diwarnai aksi damai puluhan nasabah Bank Mandiri Taspen Cabang Purwokerto. Mereka menggelar aksi tabur bunga di Makam Ragasemangsang, kompleks Alun-alun Purwokerto, sebelum mendatangi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto untuk menuntut penyelesaian persoalan kredit yang mereka hadapi.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 08.30 WIB itu menjadi bentuk penyampaian aspirasi sekaligus kekecewaan para nasabah terhadap penanganan persoalan yang melibatkan Bank Mandiri Taspen Purwokerto.
Usai melakukan tabur bunga di Makam Ragasemangsang sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan, massa melanjutkan aksi ke kantor OJK Purwokerto. Sejumlah spanduk berisi tuntutan dan ungkapan kekecewaan dibentangkan di lokasi.
Dalam aksinya, para nasabah meminta adanya langkah konkret untuk menghentikan pemotongan angsuran kredit serta pembekuan rekening yang selama ini digunakan untuk proses pemotongan tersebut.
Perwakilan nasabah, Giri Sudewo, menegaskan bahwa tuntutan mereka memiliki dasar hukum yang jelas. Menurutnya, OJK memiliki kewenangan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, serta perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang telah diubah melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK.
Selain itu, terdapat POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta POJK Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.
"Kami meminta agar penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan berkeadilan. OJK tidak hanya memberikan jawaban normatif seperti menjalankan standar operasional prosedur (SOP) atau meminta masyarakat menghormati proses hukum, tetapi juga menunjukkan langkah pengawasan dan perlindungan konsumen secara konkret," harapnya.
Mereka juga meminta agar pengungkapan perkara tidak hanya mengandalkan dokumen administratif. OJK dan aparat penegak hukum diharapkan mendalami seluruh fakta, mulai dari keterangan korban, aliran dana, komunikasi, kronologi, hingga pola transaksi dan keterkaitan pihak-pihak yang diduga terlibat.
Perwakilan korban lainnya, Bhima Nugraha, meminta OJK melakukan evaluasi terhadap penanganan pengaduan di tingkat daerah. Ia menilai terdapat kesan bahwa jawaban yang diberikan kepada sejumlah korban cenderung seragam dan menyerupai penjelasan pihak bank yang sedang dipersoalkan.
Para korban meminta OJK menjelaskan secara terbuka apakah seluruh pengaduan telah ditindaklanjuti secara independen, termasuk kemungkinan adanya kendala koordinasi, kapasitas, maupun potensi konflik kepentingan yang perlu diperiksa.
Sementara itu, Prihartono menyoroti pentingnya sinkronisasi antara OJK Pusat dan OJK Purwokerto. Menurutnya, apabila OJK Pusat telah menyampaikan adanya dugaan tindak pidana di sektor perbankan, maka penanganan di tingkat daerah harus berjalan sejalan dengan arahan dan kebijakan tersebut.
Para korban juga menyatakan kesiapan memberikan data, dokumen, kronologi, serta informasi lain yang dibutuhkan untuk membantu proses pemeriksaan dan pengungkapan perkara.
Dalam aspek pemulihan kerugian, mereka meminta agar hak-hak para pensiunan menjadi perhatian serius. Tuntutan tersebut meliputi pengembalian dana dan pemulihan atas potongan angsuran kredit yang dinilai berkaitan dengan persoalan tersebut, serta penyelesaian kerugian immaterial yang dialami korban.
Agus Riyanto menegaskan bahwa para pensiunan juga meminta kejelasan status kredit dan penghentian pemotongan angsuran apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya keterkaitan kredit dengan tindak pidana atau penyimpangan yang merugikan korban. Mereka menilai para pensiunan tidak seharusnya terus menanggung beban pembayaran atas persoalan yang bukan merupakan kesalahan mereka.
Para korban meminta transparansi perkembangan penanganan pengaduan, perlindungan dari intimidasi maupun tekanan, serta kepastian mengenai langkah konkret, unit kerja yang bertanggung jawab, koordinasi antara OJK Pusat dan daerah, hingga target waktu penyelesaian.
Menutup penyampaian aspirasi, Giri Sudewo menegaskan bahwa perjuangan para pensiunan bukan semata-mata untuk mencari pihak yang harus dipersalahkan, melainkan memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan pemulihan hak.
"Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya meminta hak kami dilindungi, persoalan ini diungkap secara terang, dan keadilan benar-benar diwujudkan," demikian penegasan sikap para pensiunan.
Mereka menyatakan akan terus memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum dan mekanisme pengawasan yang tersedia sampai memperoleh kepastian hukum, transparansi, serta penyelesaian yang berkeadilan.
Kuasa hukum nasabah, H Djoko Susanto, SH, mengatakan aksi sengaja dikemas secara damai dan mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Menurutnya, penyelesaian persoalan harus dilakukan dengan semangat cinta dan kasih sayang.
"Ini aksi damai yang sejuk, karena penyelesaian segala masalah di masyarakat harus dengan semangat cinta dan kasih sayang. Bukan berarti kami tidak berani melakukan aksi yang lebih berat, tetapi memang bukan itu yang kami harapkan," kata Djoko.
Ia berharap pimpinan OJK dapat memberikan perhatian serius dan segera mengambil langkah untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dialami para nasabah.
Djoko menyebut terdapat dua tuntutan utama yang disampaikan dalam aksi tersebut. Pertama, meminta pemblokiran rekening yang selama ini menjadi tempat pemotongan angsuran. Kedua, meminta agar kredit dihentikan atau dilakukan pemutihan sehingga para nasabah dapat kembali menjalani kehidupan secara normal sebagai pensiunan.
Berdasarkan data pengaduan yang diterima Klinik Hukum Peradi SAI hingga 9 November 2026, Djoko menyebut jumlah nasabah yang telah mengadukan persoalan tersebut mencapai 165 orang. Dari jumlah itu, dua orang di antaranya telah meninggal dunia.
Ia juga menyampaikan, berdasarkan penghitungan manual pihaknya, total nilai kerugian yang dilaporkan para nasabah diperkirakan mendekati Rp49 miliar.
"Kurang lebih total nilai kerugian hampir di angka Rp49 miliar, berdasarkan penghitungan manual yang sudah kami lakukan," ujarnya.
OJK Tegaskan Pembatalan Kredit Bukan Kewenangannya
Sementara itu, Kepala OJK Purwokerto, Dinavia Tri Riandari, membenarkan pihaknya telah menerima audiensi para nasabah beserta kuasa hukumnya.
Dinavia menjelaskan, pembatalan kredit tidak dapat diputuskan langsung oleh OJK karena berkaitan dengan hubungan hukum perdata antara nasabah dan pihak bank. Apabila terdapat sengketa mengenai pembatalan kredit, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui mekanisme hukum, termasuk melalui pengadilan yang berwenang.
"Untuk pembatalan kredit, prosedur yang harus dilalui tentu harus sesuai ketentuan. Pembatalan kredit bukan menjadi kewenangan OJK karena ini merupakan persoalan perdata antara nasabah dengan pihak bank. Nantinya, apabila ditempuh melalui pengadilan, pengadilan yang akan memutuskan," jelas Dinavia.
Meski demikian, Dinavia memastikan OJK tetap menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan para nasabah. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan OJK pusat untuk melaporkan perkembangan penanganan persoalan tersebut.
Menurut Dinavia, proses pemeriksaan dan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait telah dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut atas pengaduan yang masuk.
Ia menjelaskan, pengawasan OJK terhadap industri jasa keuangan dilakukan melalui dua mekanisme, yakni pengawasan berdasarkan laporan yang diterima serta pemeriksaan langsung terhadap lembaga jasa keuangan.
Dalam proses pengawasan tersebut, OJK juga meneliti aspek kehati-hatian atau prudential, termasuk transaksi, mutasi rekening, pelaporan, dan pelaksanaan fungsi pengawasan internal bank.
Dinavia menambahkan, setiap bank memiliki mekanisme pengawasan internal yang melibatkan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, serta audit internal. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab bank dalam mengawasi operasional dan aktivitas seluruh jaringan kantornya.
OJK, lanjutnya, akan terus melakukan koordinasi dan meneliti pengaduan yang berkaitan dengan dugaan persoalan perbankan tersebut sesuai kewenangan yang dimiliki.
Aksi pada momentum Hari Pahlawan itu pun menjadi pengingat bahwa perjuangan para nasabah belum selesai. Mereka berharap pengaduan yang telah disampaikan tidak berhenti pada proses audiensi, tetapi berlanjut pada penyelesaian yang memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak nasabah.
