lingkarkeadilan.com | PURWOKERTO - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) memicu keprihatinan mendalam. Peristiwa tersebut mendorong desakan evaluasi total terhadap sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), khususnya Jalur Mandiri yang dinilai rentan menjadi celah praktik korupsi.
Mantan Pembantu Rektor III Unsoed, Komari, S.H., menegaskan bahwa langkah paling realistis untuk menutup potensi penyalahgunaan wewenang adalah dengan menghentikan seleksi Jalur Mandiri. Ia menilai proses seleksi tersebut minim pengawasan sehingga sangat rawan disalahgunakan.
"Jalur mandiri itu tidak terkontrol dan sangat potensial untuk disalahgunakan. Solusi paling realistis adalah menghentikannya," ujar Komari, Minggu (23/8/2026).
Menurut Komari, seluruh proses PMB di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) idealnya dikembalikan ke sistem satu pintu berbasis ujian nasional, seperti model Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) era sebelumnya. Langkah ini dinilai dapat menjamin transparansi, keterukuran, serta meminimalisasi intervensi oknum tertentu.
Komari juga menyampaikan keprihatinannya atas keterlibatan oknum akademisi dalam kasus tersebut. Menurutnya, para pejabat yang terlibat memiliki rekam jejak akademik yang kuat, namun gagal menjaga integritas moral.
Sikap tegas juga disampaikan advokat senior sekaligus alumni Fakultas Hukum Unsoed, H. Djoko Susanto, S.H. Ia menyatakan secara terbuka menolak memberikan bantuan hukum kepada pejabat kampus yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi.
"Sebagai advokat dan alumni, saya menolak memberikan bantuan hukum kepada pejabat korupsi di kampus. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat," tegas Djoko.
Djoko turut mengajak seluruh advokat alumni Unsoed untuk mengambil sikap serupa demi menjaga marwah institusi pendidikan. Selain itu, ia mendesak jajaran pimpinan kampus yang terlibat untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral atas marwah nama besar lembaga.
"Harusnya IDI dan Alumni Unsoed bersuara
supaya semua pimpinan mundur dari jabatan karena sudah menggadaikan institusi dan nama besar Bapak Jendral Soedirman" pungkasnya.
