-->
74HssqAmpAieSQYdpeY0UHJ3eJx0ro2Bjc2BCzNj
Bookmark

 


Warga Banyumas Laporkan Dugaan Pelanggaran SOP Penyidik ke Propam Polri

lingkarkeadilan.com | BANYUMAS – Seorang warga Kabupaten Banyumas, Aditio Sudarmadi, mengadukan dugaan ketidakprofesionalan oknum penyidik Polri dalam penanganan perkara dugaan penipuan berkedok pengobatan alternatif kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Pengaduan tersebut telah diterima Propam Mabes Polri pada Senin (16/11/2026) pukul 16.06 WIB. Hal itu tertuang dalam Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor SPSP2/2026111601071 tertanggal 16 November 2026.

Dalam surat penerimaan tersebut, Aditio menyampaikan sejumlah keberatan terhadap penanganan perkara yang melibatkan tersangka Wippie alias M. Arsalan Fathur. Aduan tersebut berkaitan dengan dugaan tidak dilakukannya penahanan terhadap tersangka, belum dilimpahkannya berkas perkara ke kejaksaan, serta belum diterimanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Aditio menilai sejumlah hal tersebut perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan dari Divisi Propam Polri untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Surat pengaduan itu ditujukan kepada Kepala Divisi Propam Polri dan dilengkapi dua dokumen foto sebagai lampiran. Penerimaan laporan tersebut menjadi bukti administratif bahwa pengaduan telah diterima oleh Propam Mabes Polri.

Meski demikian, penerimaan surat pengaduan belum dapat dimaknai sebagai kesimpulan bahwa penyidik telah melakukan pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi Polri. Dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Melalui pengaduan tersebut, pelapor berharap Propam Polri menindaklanjuti laporan dengan memeriksa dugaan ketidakprofesionalan penyidik, termasuk memastikan perkembangan penanganan perkara dan pemberian informasi kepada pihak pelapor.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan mengenai hasil pemeriksaan Propam maupun tanggapan dari penyidik yang diadukan terkait sejumlah keberatan tersebut.

Penanganan pengaduan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai proses penyidikan perkara dugaan penipuan berkedok pengobatan alternatif sekaligus memastikan pelayanan kepolisian berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.