-->
74HssqAmpAieSQYdpeY0UHJ3eJx0ro2Bjc2BCzNj
Bookmark

 


Puluhan Korban Investasi Bodong Geruduk Polresta Banyumas, Desak Kasus Diusut Tuntas

Djoko Susanto, S.H.,  dan perwakilan korban Kapolresta Banyumas Kombes Pol. Dhovan Oktavianton, S.H., S.I.K., M.Si.,
lingkarkeadilan.com PURWOKERTO -  Sebanyak 31 orang korban dugaan investasi bodong yang melibatkan oknum berinisial D mendatangi Markas Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas, Rabu(18/11/2026). Kedatangan puluhan korban ini didampingi langsung oleh tim penasihat hukum untuk melaporkan kerugian materiel yang dialami di luar kredit Bank Mandiri Taspen.  

​Kuasa hukum para korban, Djoko Susanto, S.H., mengungkapkan bahwa kasus penipuan dan penggelapan ini memiliki korelasi dengan pihak Kredit Mandiri Taspen, namun kerugian para korban tersebar di luar fasilitas kredit tersebut.  

​"Kerugiannya itu di luar kredit. Jadi bervariasi, ada yang kredit di pihak lain dengan bank lain, kemudian ada juga dengan pihak uang pribadi semacam jaminan hari tua dan sebagainya," ujar Djoko Susanto saat ditemui di Mapolres Banyumas.  

​Menurut Djoko, kedatangan mereka disambut baik oleh Kapolres Banyumas yang siap memberikan dukungan penuh (back-up). Proses hukum akan segera ditindaklanjuti dengan membagi penanganan kasus menjadi dua jalur, yakni tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta tindak pidana umum berupa penipuan dan penggelapan.  

​Sementara itu, salah satu perwakilan korban bernama Naryati membeberkan bahwa total korban yang hadir berjumlah 31 orang dengan estimasi kerugian nominal perkiraan mencapai Rp2,6 miliar hingga maksimal Rp3 miliar. Modus operandi yang digunakan pelaku pun beragam dan menjerat para korban dalam lingkaran utang ganda.  

​"Modusnya itu ada yang jual mobil untuk nambahi tabungan, terus ada yang ambil bank lain untuk menutup [kredit] di Taspen, tapi nyatanya tidak. Malah akhirnya kena doble [cicilan]," ungkap Naryati.  

​Naryati menambahkan, banyak korban yang gajinya telah terpotong habis oleh pihak bank hingga tersisa sedikit, namun masih harus menanggung cicilan baru di bank lain akibat diarahkan oleh pelaku. Bahkan, beberapa korban kini terancam kehilangan tempat tinggal karena sertifikat rumah mereka terancam dilelang.  

​Dalam laporan resmi ini, para korban telah menyerahkan sejumlah berkas pendukung kepada kepolisian, mulai dari surat kuasa dari penasihat hukum, fotokopi KTP, hingga bukti transfer atau penerimaan uang oleh pelaku. Kendati demikian, beberapa korban mengaku tidak memegang bukti tertulis karena saat menyerahkan uang tidak diberikan tanda terima.  

​Dengan adanya langkah hukum resmi ini, para korban berharap pihak kepolisian dapat segera memproses kasus tersebut secara transparan dan tuntas sebagai titik terang bagi keadilan mereka.